Hot News dari Berbagai Media di Indonesia

Jakarta, Kompas - Pemerintah harus menyediakan infrastruktur budidaya perikanan apabila ingin serius meningkatkan produksi budidaya dalam lima tahun mendatang. Hingga saat ini, kendala infrastruktur merupakan hambatan utama dalam pengembangan produksi perikanan.

Demikian terungkap dalam diskusi terbatas Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Direktur Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, serta Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana di Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (11/2).

Ekspansi usaha perikanan tangkap tidak bisa lagi diandalkan untuk meningkatkan produksi perikanan nasional. Sebagian perairan di Indonesia sudah mengalami penangkapan berlebih (over exploited). Pemerintah menargetkan lompatan produksi budidaya 353 persen, dari 4,78 juta ton tahun 2009 menjadi 16,89 juta ton tahun 2014.

Akan tetapi, Suhana mengemukakan, peningkatan produksi budidaya itu terganjal kendala infrastruktur, mulai dari proses produksi, pengolahan ikan, hingga pemasaran. Hambatan infrastruktur itu mencakup jaminan pasokan listrik, air bersih, gudang penyimpanan ikan (cold storage), dan industri pengolahan yang belum berkembang.

Hingga triwulan IV-2009, kapasitas produksi industri pengolahan ikan hanya 78 persen atau belum mampu menampung hasil produksi secara optimal. Hambatan infrastruktur itu memicu pembengkakan biaya produksi, minimnya nilai tambah produk perikanan, dan melemahnya investasi perikanan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi perikanan selama tahun 2006-2009 cenderung menurun. Sampai Februari 2009, bahkan belum terlihat penanaman modal di sektor perikanan.

”Penyediaan infrastruktur budidaya wajib didorong agar biaya produksi bisa ditekan dan pembudidaya bergairah dalam berproduksi,” ujar Suhana.

Data Organisasi Pangan Internasional (FAO) tahun 2008 menyebutkan, Indonesia menempati peringkat keempat produsen perikanan dunia setelah China, Peru, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, nilai produksi perikanan Indonesia hanya menempati peringkat kesepuluh dunia. Kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand.

Minapolitan

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengemukakan, pemerintah memprogramkan pengembangan minapolitan di kawasan-kawasan perikanan. Konsep minapolitan itu mengintegrasikan produksi bahan baku, pengolahan, dan pemasaran. Pembentukan kawasan minapolitan ditargetkan mulai tahun 2011.

Ia mengemukakan, pembentukan minapolitan akan mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien, seperti air bersih, listrik, dan penerangan.

”Setelah minapolitan terbentuk, maka koordinasi dengan kementerian teknis yang terkait akan lebih mudah dan pembangunan infrastruktur lebih fokus,” ujarnya.

Pengembangan infrastruktur perikanan, lanjut Fadel, membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan.

Tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum siap mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk penyediaan sarana infrastruktur di bidang kelautan dan perikanan, di antaranya revitalisasi tambak, pembangunan saluran irigasi, dan penyediaan air bersih.

Subandono mengemukakan, pembentukan minapolitan hanya bisa terlaksana jika didukung sinergi yang efektif di antara kementerian yang terkait serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, pembenahan zonasi dan tata ruang untuk mengetahui kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan. (LKT/NAw/JOS

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02….

Jakarta - Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri atau sering disingkat dengan PNPM Mandiri merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses peningkatan kualitas itu sendiri. Tentu dalam bayangan pertama kali akan terbayang suatu bentuk pengembangan masyarakat dari bawah.

Kini dalam ilmu perencanaan menjadi sebuah tren tersendiri bahwa sebuah perencanaan haruslah bottom up planning yakni perencanaan berasal dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan masyarakatlah yang menentukan dalam skala tertentu apa yang mereka butuhkan.

Selain itu, perencanaan haruslah melibatkan masyarakat dalam prosesnya dengan pula mempertimbangkan kearifan lokal dari suatu masyarakat itu sendiri. Dalam teorinya dikenal dengan participatory planning.

Pada awalnya PNPM Mandiri ini pun muncul dengan konsep tersebut. Masyarakat bukan sebagai obyek. Melainkan menjadi subyek dari perencaaan itu sendiri. Sehingga, adanya satu keterlibatan yang besar dan berakibat pada rasa keberpemilikan atas hasil atau produk rencana dan pembangunan.

Hal ini tentu sangat baik karena sense of belonging masyarakat akan membuat satu pembangunan lebih bertahan lama. Akan tetapi, dalam keberjalanannnya, program PNPM Mandiri tidaklah se-bottom up yang diperkirakan.

PNPM Mandiri menjadi tak ubahnya sebuah pembangun top down biasa yang tidak memberikan dampak signifikan. Hanya pembangunan fisik yang belum tentu bertahan lama karena masyarakat tidak merasa memilikinya sehingga tidak dijaga keberlangsungan produk yang ada. Tentu hal ini sangatlah jauh dari cita-cita “pemberdayaan masyarakat”.

Perlu dilihat bersama PNPM Mandiri yang terdiri dari berbagai paket program, dan pemerintah daerah bisa memilih program mana yang akan dipilih dan dijadikan sebagai produk pembangunan. Berbabagi pilihan program seperti; pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan fasilitas khusus, dan sebagainya.

Menilik berbagai program yang dapat dipilih PNPM Mandiri masih berfokus pada pembangunan fisik saja. PNPM Mandiri belumlah menyentuh sisi ekonomi-sosial masyarakat.

Seperti pengembangan Koperasi sebagai pusat pengkreditan masyarakat, pelatihan melaut terpadu untuk nelayan, jaminan dana untuk KUD Mina dalam pembayaran ikan sehingga tidak ada tengkulak yang menyusahkan nelayan, atau kebijakan pengembangan teknologi membajak sawah yang lebih berguna dalam meningkatkan produktivitas petani.

Sisi inilah yang belum tersentuh oleh PNPM Mandiri karena sejatinya pembangunan fisik hanya akan jadi rongsokan belaka jika tidak diimbangkan dengan pembangunan ekonomi-sosial. Selain itu, proses focus group discussion (FGD) pun perlu diperhatikan prosesnya dengan seksama. Harapan besar di dalam FGD tersebut benar-benar masyarakat menyumbangkan pemikirannya dan pemimpin masyarakat memutuskan program apa yang akan diajukan ke pemerintah dengan berdasar aspirasi dan diskusi masyarakat.

Di sinilah baru proses bottom up planning dan participatory planning dapat terjadi sehingga terwujudlah community development. Dimulai dari keresahan dan permasalahan, dilanjutkan dengan focus group discussion, lalu dimaktubkan dalam pengajuan sebuah proposal pembangunan berbasis kearifan lokal kepada pemerintah, dan pada akhirnya pemerintah mendanai dan memonitor proses pembangunan hingga tuntas.

Jika hal ini bisa di wujudkan tentunya masyarakat tidak hanya akan terbantu secara pembangunan fisik. Akan tetapi pembangunan sosial dan budaya pun dapat terwujud.

Ridwansyah Yusuf Achmad
Mahasiswa Teknik Planologi ITB,
Presiden Keluarga Mahasiswa ITB.

Sumber: http://suarapembaca.detik.com/read/2010/…

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di Indonesia, dengan segala potensi dan permasalahan yang ada, perlu dioptimalkan pemanfaatannya baik dari aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta pengawasan maupun peningkatan kapasitas SDM pengelolanya, dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui kegiatan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.  Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep “pembangunan” (development) dan sekaligus memberikan strategi pengentasan kemiskinan. Jika “pembangunan” lebih mengajarkan masyarakat menjadi penonton atau obyek dalam pelaksanaannya, maka pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu dalam rangka mengubah kondisinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yaitu “helping the poor to help themselves”.

Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengurangi kemiskinan, dengan memberikan bantuan bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan skala kecil. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan sejak Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri, antara lain:

• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,
• Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil melalui Dana Penguatan Modal,
• Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Optimalisasi Usaha,
• Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Klusterisasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

Seiring dengan perjalanan waktu, program-program tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Pemerintah melalui program-program yang sedang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan pada bulan April 2007 oleh Presiden RI adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai tahun 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi program pemberdayaan pada masing-masing eselon satu dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Tujuan utama PNPM MANDIRI-KP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat proses pemberdayaan tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat, diharapkan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu setahun tetapi merupakan program prioritas Departemen Kelautan dan Perikanan secara  berkelanjutan dalam lokus yang sama sehingga dampaknya dapat terlihat dengan nyata. Selanjutnya pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP diharapkan dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta wilayah perairan lainnya di Indonesia, dengan segala potensi dan permasalahan yang ada, perlu dioptimalkan pemanfaatannya baik dari aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, serta pengawasan maupun peningkatan kapasitas SDM pengelolanya, dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui kegiatan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep “pembangunan” (development) dan sekaligus memberikan strategi pengentasan kemiskinan. Jika “pembangunan” lebih mengajarkan masyarakat menjadi penonton atau obyek dalam pelaksanaannya, maka pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu dalam rangka mengubah kondisinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yaitu “helping the poor to help themselves”.

Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengurangi kemiskinan, dengan memberikan bantuan bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan skala kecil. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan sejak Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri, anata lain:

• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,
• Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil melalui Dana Penguatan Modal,
• Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Optimalisasi Usaha,
• Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Klusterisasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

Seiring dengan perjalanan waktu, program-program tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Pemerintah melalui program-program yang sedang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan pada bulan April 2007 oleh Presiden RI adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai tahun 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi program pemberdayaan pada masing-masing eselon satu dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM MANDIRI-KP) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Lebih lanjut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa tujuan utama PNPM MANDIRI-KP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat proses pemberdayaan tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat, diharapkan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu setahun tetapi merupakan program prioritas Departemen Kelautan dan Perikanan secara  berkelanjutan dalam lokus yang sama sehingga dampaknya dapat terlihat dengan nyata. Selanjutnya pelaksanaan PNPM MANDIRI-KP diharapkan dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Acara launching PNPM MKP yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret ini di PPI Karang Wuni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menko Kesra serta para pejabat terkait lingkup Departemen Kelautan danPerikanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Para Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi DIY,Kab.Kulon Progo,Kab.Sleman,Kab.Bantul dan Gunung Kidul,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota seluruh Indonesia serta stake holders terkait dan masyarakat Kulon Progo.

Setelah acara launching,rangkaian acara dilanjutkan dengan sosialisasi pelaksanaan PNPM MKP oleh Tim Pusat PNPM MKP di Hotel Quality Jogjakarta.

 http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?op…

TINJAU LATIHAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, meninjau latihan pemantapan terpadu Korps Marinir Tahun 2010 di Pantai Caligi, Lampung, kemarin.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Boediono mengakui, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sebagai program yang sangat berhasil. Pasalnya, program tersebut merupakan program yang inisiatifnya benar-benar berasal dari bawah dan dipilih sendiri oleh masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Wapres Boediono saat meninjau lokasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/2) sore  ini.

“PNPM Mandiri ini merupakan program yang sangat berhasil, karena program ini berasal dari bawah berdasarkan inisiatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, program ini harus ditiru oleh program lainnya,” tandas Boediono.

Menurut Boediono, dana PNPM Mandiri Perkotaan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 1 triliun.

“Belum lagi dana dari pemerintah daerah yang akan diberikan sebagai dana pendamping. Ada juga dana yang dikeluarkan ibu-ibu untuk membantu memasak dan lainnya,” kata Boediono.

“Jadi, memang program ini seperti holobis kuntul baris, semuanya ikut membantu agar program ini bisa berjalan,” tambah Boediono.

Dana dari orang Semarang
Lebih jauh, Boediono merasa senang sekali dengan program yang telah diberikan alokasi dana yang cukup besar dari APBN. “Karena yang memberikan dana itu adalah Menteri Keuangan yang berasal dari Semarang,” lanjut Boediono, sambil melihat Sri Mulyani yang duduk di jejeran para menteri.

Demikian pula terhadap penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahunnya dilipatkan sampai Rp 2 triliun sehingga giring rasionya menjadi sampai Rp 20 triliun. Kemudian Boediono berpesan, agar penggunaan dana tersebut benar-benar dikawal.

“Satu rupiah pun jangan sampai mengalir ke tempat yang tidak sewajarnya. Demikian pula kredit yang disalurkan benar-benar ke tempat yang sudah diseleksi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran dan pengembaliannya juga lancar,” ujarnya.

Ditambahkan Boediono, “Jadi, itu harus dikelola sebaik-baiknya. Tentu, masyarakat tidak rela jika dana tersebut mengalir ke tempat yang tidak jelas. Masyarakat harus benar-benar mengawalnya.”

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20…

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah harus bersikap dengan melakukan berbagai pembenahan untuk menyelamatkan industri manufaktur, khususnya tektil, dari ancaman serbuan produk murah Cina menyusul pemberlakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).
Jangan sampai, produk tekstil nantinya menjadi sunset industry.

Pembenahan dimaksud bukanlah berupa langkah yang ekstrem, misalnya proteksi atau penarikan diri dari ketentuan ACFTA.

Langkah yang diharapkan, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kevin Hartanto , Kamis (4/2/2010) adalah menyiapkan berbagai instrumen yang mampu mendorong daya saing pengusaha lokal.

Diantaranya, memperbaiki infrastruktur, ketersediaan energi yang murah dan mudah, dan menekan suku bunga. Tidak kalah penting, penyediaan iklim perburuhan yang baik melalui revisi UU Ketenagakerjaan. “Ketiadaan upaya pembenahan ini hanya akan berdampak negatif bagi sektor industri manufaktur karena akan turut membebani operasional dan investasi industri. Dengan sendirinya, kehilangan daya saing,” katanya.

“Jangan sampai, produk tekstil nantinya menjadi sunset industry. Yang rugi nantinya tidak hanya pengusaha, tetapi juga bangsa ini. Berapa banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan? Jika satu industri ada seribu karyawan, bayangkan berapa banyak pekerja yang akan terkena dampak?” tambahnya.

Sumber:

CIPANAS, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan menerbitkan Instruksi Presiden untuk menindaklanjuti hasil-hasil pembahasan kelompok kerja dalam rapat kerja pemerintah selama dua hari dan hasil program 100 hari pemerintah. Inpres akan diterbitkan Presiden dalam waktu dua pekan ke depan.
Raker tiga bulan mendatang akan mengevaluasi apakah Inpres yang telah dikeluarkan itu bisa ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono, saat menutup Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010) malam.

Penutupan raker dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Penjabat Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan seluruh menteri serta para gubernur se-Indonesia.

“Hasil raker ditambah dengan hasil evaluasi 100 hari segera dituangkan dalam Inpres untuk ditindaklanjuti agar bisa dilaksanakan segera. Dalam waktu dua minggu, sudah diterbitkan,” tandas Presiden.

Menurut Presiden, tiga bulan mendatang akan digelar lagi raker sejenis untuk mengevaluasi pelaksanaan Inpres yang diterbitkan sebelumnya.

“Raker itu akan mengevaluasi apakah Inpres yang telah dikeluarkan itu bisa ditindaklanjuti dan bisa dicapai sasaran waktunya dengan tepat,” tambah Presiden.

Diharapkan pula oleh Presiden Yudhoyono para gubernur dapat melakukan kegiatan yang sama, dengan mengajak para bupati dan wali kota untuk menyinergikan program pembangunan di kabupaten dengan kabupaten kota.

“Kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), saya juga mengharapkan agar dapat memberikan saran dan pandangan atas sejumlah isu dalam raker ini, khususnya isu-isu strategis dan fundamental, misalnya, terkait dengan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan kebijakan ke depan,” ujar Presiden.

Lebih jauh, Presiden mengatakan, sebelumnya masalah-masalah pembangunan itu dibahas secara intensif oleh enam kelompok kerja (pokja) yang dibentuk dalam raker selama dua hari tersebut.

Enam pokja itu meliputi Pokja Tata Ruang, Pokja Pangan, Pokja Energi, Pokja Infrastruktur, Pokja Program Pro Rakyat, serta Pokja Demokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Hukum.

“Pokja itu membahas enam isu yang terdiri dari masalah tata ruang, pangan, energi, infrastruktur, program pro-rakyat, serta demokrasi, reformasi birokrasi, dan hukum, agar semunya bisa perlancar dan mempercepat pelaksanaannya,” jelas Presiden.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20…

Jakarta - Lonjakan harga yang tercermin dari peningkatan laju inflasi pada Januari 2010 sebesar 0,84% mengancam peningkatan kemiskinan sepanjang kuartal I-2010.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, sepanjang 2009 tingkat angka kemiskinan relatif terjaga karena harga-harga yang tidak bergejolak. Ini harus terus dijaga sampai Maret 2010 dimana merupakan batas waktu yang dipakai untuk penghitungan angka kemiskinan.

“Sampai Desember 2009 kemarin harga-harga tidak bergejolak tinggi, beras segala macam karena selama setahun inflasinya hanya 2,78%. Nah padahal angka kemiskinan itu dihitung nanti sampai Maret 2010. Kalau harga Februari dan Maret ini tidak terkendalikan seolah-olah percuma saja itu, karena nanti garis kemiskinan akan naik,” tuturnya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2010).

Rusman mengatakan, data inflasi dan lonjakan harga di Januari 2010 memang cukup mengejutkan. Karena itu pemerintah harus bisa menekan lonjakan harga pada bulan Februari dan Maret 2010.

Menurut Rusman, angka kemiskinan akan meningkat bila garis kemiskinan meningkat lebih tajam dari pada nominal tambahan pendapatan masyarakat.

Untuk sementara ini, lanjut Rusman, langkah pemerintah sudah cukup bagus dengan memberikan sinyal tidak akan menaikkan harga BBM dan tarif listrik sehingga bisa mengendalikan perilaku konsumen.

Rusman memperkirakan laju inflasi pada bulan Februari dan Maret tidak setinggi Januari, karena harga beras diperkirakan akan turun memasuki musim panen. Di sisi lain, adanya tambahan suplai gula melalui impor yang terealisasi di bulan ini, akan menekan harga gula.
(dnl/dnl)

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/02…

 http://www.ekon.go.id/content/view/524/1….

Kalau dipadatkan berdasarkan sektor, sebetulnya hanya ada tiga program prioritas di bidang ekonomi, yakni pangan, energi, dan infrastruktur. Setiap program prioritas tersebut memiliki 12, 8, dan 14 program aksi sehingga keseluruhannya berjumlah 34 program aksi.

Terus terang, saya agak bingung untuk memetakan program 100 hari ini. Misalnya, revitalisasi pabrik pupuk dan gula tercantum dalam 15 program pilihan, tetapi tidak kita jumpai dalam matriks program aksi versi situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Demikian pula program kelancaran arus barang dan daya saing.

Namun, kedua program itu bisa kita temukan pada dokumen dalam bentuk hardcopy. Di dalam dokumen tertanggal 18 November 2009 ini tercantum 49 program aksi.

Katakanlah kita mengacu pada dokumen yang lebih lengkap. Muncul masalah kedua, yakni bagaimana menilai keberhasilan program aksi. Perumusan program aksi sangat gegabah. Sebagai contoh, tercantum program aksi ”Penuntasan restrukturisasi menyeluruh PLN dan Pertamina”.

Tidak jelas apa yang mau dituju

Kata penuntasan mengandung konotasi yang sangat lugas, bahwa persoalan mendasar yang menggelayuti PLN dan Pertamina akan diselesaikan secara menyeluruh dalam 100 hari. Sungguh sangat ambisius dan hampir mustahil terpenuhi, dan kenyataannya memang demikian.

Contoh lain yang tidak kalah membingungkan adalah yang terkait dengan revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula. Program ini merupakan salah satu dari 15 program pilihan, dengan judul ”Revitalisasi pabrik pupuk dan gula”. Sementara itu, di dalam dokumen hardcopy tercantum dengan judul ”Penyusunan rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula”.

Kebetulan saya memiliki dokumen ”Program Kerja 100 Hari Pertama dan Lima Tahun Menteri Perindustrian Republik Indonesia 2009-2014”. Di sana tercantum ”Terealisasikannya restrukturisasi industri tahun 2009 sebanyak 210 perusahaan tekstil, 40 perusahaan alas kaki, dan 32 pabrik gula”.

Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan revitalisasi. Yang pasti, sampai sekarang belum pernah dilakukan audit menyeluruh terhadap pabrik-pabrik gula milik pemerintah. Bagaimana mungkin melakukan revitalisasi tanpa didahului oleh pemetaan masalah sehingga bisa diduga bahwa yang mungkin dilakukan paling banter adalah proyek pengadaan mesin baru atau komponen.

Keganjilan kian bertambah mengingat pada waktu bersamaan tercantum pula program ”Menyusun Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula”. Baru sedang menyusun rencana revitalisasi, tetapi aksi revitalisasinya sudah sangat jauh. Tidak tanggung-tanggung, 32 pabrik gula. Sungguh sangat fantastis.

Kita tidak tahu lagi apa sebenarnya yang hendak dituju dengan program 100 hari. Apakah untuk menghasilkan quick win untuk memelihara dukungan publik kepada pemerintah ataukah sebagai alat ukur bagi Presiden untuk menilai kinerja 100 hari para menterinya.

Kalau tujuan pertama yang hendak dicapai, sebagaimana diterapkan di beberapa negara, jumlah program aksi tidak perlu banyak dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Beberapa janji kampanye harus ada yang segera terwujud untuk menunjukkan bahwa janji bukan sekadar janji.

Quick win sangat penting untuk menjaga pengharapan (ekspektasi) masyarakat terhadap pemerintah. Jika pengharapan masyarakat tetap tinggi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam jangka pendek tidak populer sekalipun—tetapi dalam jangka menengah dan panjang akan menghasilkan perbaikan mendasar dan berkelanjutan—tidak akan menimbulkan gelombang penentangan yang besar.

Oleh karena itu, sangat disayangkan momentum yang telah tercipta tidak termanfaatkan dengan optimal. Modal dasar sungguh sangat banyak. Perekonomian kita tidak terempas karena krisis global dan stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Ditambah lagi dengan modal politik yang besar dari Presiden SBY: sebagai incumbent, memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, dan didukung koalisi partai-partai yang memiliki kursi mayoritas melimpah di DPR.

Keberhasilan yang sudah diraih, seperti pengoperasian 24 jam 7 hari seminggu di empat pelabuhan terbesar dan peluncuran National Single Window, terbenam di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang menilai pemerintahan SBY dalam 100 hari gagal. Kestabilan makroekonomi yang terjaga tak beroleh apresiasi.

Mungkin ada satu hal yang belum terhadirkan selama 100 hari pertama pemerintahan SBY, yakni rasa keadilan dan kepatutan. Kedua unsur ini tidak melekat di dalam program 100 hari.

Dengan demikian, program 100 hari sebatas list of wants yang disusun sekadar untuk memenuhi janji kampanye, tanpa penjiwaan. Sungguh ini merupakan awal yang kurang menggembirakan. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tawaran-tawaran kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan berpotensi menghadapi penentangan yang serius, kecuali kalau Presiden mengubah gaya kepemimpinannya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2010/02/…